Penelitian ini bertujuan mengembangkan model pengangkatan jabatan pimpinan di Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menggunakan metode studi kasus, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, penelusuran dan analisis dokumen serta wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari dua kluster (K-I dan K-II). Hasil penelitian menemukan bahwa kompetensi menjadi pendukung meritokrasi, sebab makin tinggi kompetensi, makin baik nilai meritokrasi. Meritokrasi menjadi unsur paling dominan , intervensi politik berupa diskresi pada pengangkatan jabatan pimpinan berperan negatif pada karyawan dan menghambat pelaksanaan meritokrasi, namun fungsi politik pada formulasi kebijakan dan kontrol politik terhadap birokrasi diperlukan. Pengetahuan lokal (local knowledge)memperkuat nila-nilai moralitas dan integritas sehingga dapat membentengi persaingan tidak sehat antar PNS dan diskresi kepala daerah. Manajemen talenta menjadi faktor mendesak mengingat lebih dari separuh jumlah SDM berada pada usia kritis. Penelitian merekomendasikan pengembangan model pengangkatan jabatan pimpinan dengan unsur-unsur local knowledgedan manajemen talenta yangmemberi penguatan pada kompetensi dan meritokrasi serta menghambat diskresi politik menuju pimpinan berkinerja unggul.Kata kunci: pengangkatan jabatan pimpinan, kompetensi, meritokrasi, diskresi, pengetahuan lokal, manajemen talenta.