Lima nilai budaya kerja merupakan suatu ide baru yang yang dikeluarkan oleh Lukman Hakim Saifuddin yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agama. Lima budaya kerja tersebut merupakan suatu ide yang dianggap sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang individual khususnya Pegawai Kementerian Agama. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan proses inovasi dalam suatu organisasi tentang Difusi Inovasi di Kementerian Agama. Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian difusi yang dikembangkan oleh Rogers. Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian difusi yang dikembangkan oleh Rogers untuk memperoleh data tentang persepsiberbagaikalanganpegawaitentangatributLima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama sebagai suatu inovasipada tahun2015sampaidengan2019, laju adopsi inovasi di kalangan pegawai KementerianAgama (eselon 1, 2, 3, dan 4), JFU dan JFT berdasarkan tahapaninovasi(knowledge,persuation,decesion,implementationdanconfirmation)pada tahun2015 sampaidengan2019, peranagenperubahandalammendifusikanlimanilaibudayakerjasebagaiinovasipadatahun2015sampaidengan2019, peranKementerianAgamaterhadapinovasilimanilaibudayakerja pada tahun 2015sampaidengan2019, serta hambatan inovasi lima budaya kerja dengan organisasidi KementerianAgama. Metodepenelitianyangdigunakanadalahpenelitiandifusi(diffusionresearch). Penelitian ini lebih menekankan pada proses difusi inovasi Lima nilaibudayakerjaKementerianAgama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi limabudaya kerja telah menyebar di lingkunganKementerian Agama yang menyatakan bahwa Kementerian Agamamemiliki inisiasi inovasi lima nilai budaya kerja dengan menetapkan agenda dan sesuai dengan kebutuhan kementerian Agamasebagai organisasi. Selain itu, anggota organisasi baik pejabat Struktural eselon 2, 3, danmaupun JFU dan JFT menyatakan bahwa pelaksanaan lima nilai budaya kerja telah dilaksanakan dengan penataan organisasi, dan telah menjadi bagian dari kegiatan anggota organisasi dan telah menjadi jadwal rutin kegiatan Kementerian Agama.Kata Kunci: Difusi Inovasi, Nilai Budaya Kerja, Kebijakan Kementerian Agama RI.