Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas laut dua pertiga luas wilayahnya menjadikan transportasi laut sebagai tulang punggung konektivitas dunia. Infrastruktur moda transportasi laut belum memiliki kinerja yang maksimal disebabkan oleh faktor dominan yaitu keselamatan dan keamanan pelayaran. Pembinaan bagi seluruh bidang pelayaran yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan tindakan yang memiliki tingkat urgensi cukup tinggi karena Unit Pelaksana Teknis di atas bertugas melakukan pelayanan publik akan sarana dan prasarana transportasi laut. Satu dari sepuluh komponen keberhasilan pelayanan publik adalah kompetensi pelaksana pelayanan. Profesionalisme sumber daya manusia memiliki bobot di urutan kedua. Untuk mewujudkan pelayanan prima pada sektor transportasi laut kepada masyarakat perlu dilakukan pengelolaan yang maksimal terhadap peran sumber daya manusia transportasi. Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara secara kuantitas dan kualitas dilakukan melalui penambahan jumlah pegawai khususnya para petugas teknis di lapangan. Pertumbuhan jumlah pegawai harus diiringi secara berkesinambungan antara peningkatan penguasaan akan pengetahuan sesuai bidang pekerjaannya dan penguasaan akan tuntutan dari kebijakan ataupun inovasi yang muncul sebagai bentuk pergerakan responsif instansi terhadap tuntutan era globalisasi. Penyegaran dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dilakukan oleh BP2TL melalui Program Diklat Teknis Fungsional Transportasi Laut. Penelitian ini mengkaji secara evaluative mendalam terhadap program Diklat Teknis Fungsional Transportasi Laut menggunakan model Context, Input, Process, Product (CIPP) milik Stufflebeam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Landasan Kebijakan Program merupakan formulasi komponen kebijakan dari aspek pelayaran, kepegawaian dan pendidikan. Urgensi dalam peran dan fungsi Diklat maka perlu dilakukan integrasi kebijakan, sumber daya, panduan pelaksanaan dan standarisasi pemberian pelayanan Diklat.