Seleksi Teruka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi DKI Tahun 2017, 2018, 2019)/ Hardianawati

Prof. Dr. Maruf Akbar, M.Pd (co-P) - Personal Name
Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, MA (P) - Personal Name
Hardianawati - Personal Name

Dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik Pemprov DKI Jakarta melakukan bab
JPT Pratama, yang dilatar belakangi untuk menjamin tersedianya pejabat pimpinan
tinggi pratama yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik KKN, serta mampu meningkatkan kinerja organisasi dan
menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Adapun tujuan
penelitian ini untuk menganalisis sistem perencanaan, rekrutmen, seleksi dan
penempatan dari proses Seleksi JPT Pratama di Pemprov DKI Jakarta. Metode
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tipe
eksplanatory. Pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi, rekaman
arsip, wawancara, dan perangkat fisik disertai uji validasi dengan menggunakan
triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa
seleksi pada tahun 2017 menggunakan pendekatan manajemen talenta dengan sumber
rekrutmen hanya internal, hasil seleksi berupa peringkat nilai dan rincian penilaian
masing-masing peserta seleksi yang disusun ke dalam 9 box performance (talent pool),
yang menyediakan SDM untuk jangka pendek maupun jangka panjang namun belum
ada penempatan bagi peserta seleksi. Sedangkan untuk seleksi pada tahun 2018 dan
2019 adalah seleksi terbuka untuk pengisian jabatan dengan kompetisi secara terbuka
untuk mengisi JPT Pratama yang lowong sehingga hanya menyediakan sumber daya
manusia untuk jangka pendek, kemudian sumber rekrutmen berasal dari internal dan
eksternal, hasil akhir seleksi berupa daftar nominasi 3 (tiga) peserta yang lulus dengan
nilai terbaik untuk setiap jabatan yang lowong sebagai calon PPT Pratama yang
ditetapkan oleh Panitia Seleksi, kemudian disampaikan kepada Sekda Provinsi Dki
Jakarta selaku Pejabat yang Berwenang kemudian diproses dan disampaikan kepada
Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk ditetapkan
salah satunya sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
Katakunci: perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, seleksi terbuka, jabatan
pimpinan tinggi pratama, kualitatif, studi kasus

SEARCH